Albert Sebut Evaluasi SAKIP Perkuat Akuntabilitas Kinerja-Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan

Selasa,28 Juli 2026

Merauke -Asisten III Bidang Umum  Setda Papua Selatan, Albert Rapami menyebut pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2026 ini memperkuat akuntabilitas kinerja dan mewujudkan tatakelola pemerintahan profesional

Evaluasi SAKIP tahun ini dilakukan oleh tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB).

"Semoga melalui evaluasi ini kita dapat memperkuat akuntabilitas kinerja dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil,"kata dia.

Albert menyampaikan hal itu disela-sela sambutan mewaikili Gubernur Apolo Safanpo saat membuka evaluasi SAKIP di lantai tiga kantor gubernur setempat, Selasa (28/7/2026).

Albert menjelaskan, Papua Selatan merupakan daerah otonom baru yang dibentuk pada tahun 2022. Pemerintahan provinsi mulai berjalan secara operasional sejak akhir 2022 dan terus melakukan pembenahan di berbagai bidang.

Ia mengaku, sebagai provinsi yang masih relatif muda, pihaknya menyadari masih terdapat banyak hal yang perlu disempurnakan. 

Oleh karena itu, kata dia, diharapkan dukungan, arahan, dan pendampingan dari Kementerian PAN-RB agar tata kelola pemerintahan di Papua Selatan semakin baik.

Menurut dia, evaluasi SAKIP merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 

Tapi juga, lanjut dia, bukan semata-mata untuk memperoleh nilai, tetapi menjadi sarana pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan agar seluruh perangkat daerah mampu meningkatkan kualitas perencanaan.

Selanjutnya, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi internal, hingga capaian hasil pembangunan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.

"Pelaksanaan evaluasi tahun ini terdapat tiga perangkat daerah yang menjadi sampel evaluasi,"kata dia.

Rapami menyebut, ketiga perangkat daerah tersebut yakni Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan.

Selanjutnya, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Selatan. Kemudian, Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Selatan.

Ia berharap seluruh perangkat daerah dapat mengikuti proses evaluasi ini secara terbuka, kooperatif, dan memanfaatkan setiap masukan dari tim evaluator sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di provinsi ini.

Setelah menyampaikan sambutan, Alberth resmi membuka kegiatan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2026.

Biro Umum Setda Provinsi Papua Selatan

  • Tags:
  • -Transportasi Bus ASN
  • 120 Tahun Masuknya Injil
  • 1447
  • 200 kupon
  • 2025–2029
  • 32
  • 38 Ribu Anak Tidak Sekolah
  • 5 Pilar Strategi Nasional Penurunan Stunting
  • 8 Aksi Konvergensi
  • ADINKES

Share post :