Ini Arahan Kebijakan Gubernur Apolo Terkait Imunisasi-Malaria-Kematian Ibu dan Anak
Selasa,23 Juni 2026
Merauke- Guna percepatan imunisasi, pengendalian malaria, dan penurunan kematian ibu dan anak, Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo menyampaikan lima arahan kebijakan
Kelima arahan tersebut disampaikan
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno menyampaikan sambutan dalam pertemuan tingkat tinggi percepatan imunisasi, pengendalian malaria, dan penurunan kematian ibu dan anak di Papua Selatan di Swissbel-hotel Merauke, Selasa (23/6/2026).
Selain menyampaikan sambutan, Agustinus juga diminta membuka pertemuan tersebut. Sebelum menyampaikan arahan kebijakan, ia meminta agar kelima arahan tersebut menjadi pegangan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
Arahan pertama, hentikan cara berpikir bahwa kesehatan hanya urusan Dinas Kesehatan. Agustinus mengajak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir disini keluar dari zona nyaman sektoral. Ketika Dinas Pekerjaan Umum membangun jalan, tanyakan apakah jalan ini membuka akses ke Puskesmas.
Ia menegaskan, ketika Dinas Pendidikan menyusun kalender akademik, sisipkan bulan imunisasi anak sekolah. Ketika Dinas Perhubungan mengelola jalur sungai, pikirkan bagimana jalur ini bisa mengantarkan vaksin dan tenaga kesehatan ke kampung terpencil.
Guritno menyatakan, ketika Disdukcapil memperbaharui data penduduk, pastikan data itu tersinkronisasi dengan sasaran imunisasi Dinas Kesehatan. Ini bukan permintaan, tatapi ini arahan.
Arakan Kedua, butuh payung hukum yang kuat sekarang. Ia mendorong penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesehatan sebagai fondasi jangka panjang sistem kesehatan Papua Selatan. Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ini harus memuat jaminan afirmasi layanan bagi Orang Asli Papua (OAP).
Agustinus menegaskan bahwa kewajiban belanja kesehatan minimal 10 persen dari APBD, serta pengaturan pelayanan bergerak dan posyandu kampung.
"Namun kita tahu proses legislasi membutuhkan waktu,"kata Asisten I Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno.
Lanjut dia, sambil menunggu Ranperda, ia menginstruksikan percepatan penetapan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penyelenggaraan Imunisasi yang mewajibkan cakupan imunisasi dasar lengkap, mengatur sweeping di wilayah resiko tinggi, dan secara formal melibatkan tokoh adat serta tokoh agama.
"Pergub ini harus rampung dalam waktu yang terukur. Saya minta Biro Hukum dan Dinas Kesehatan menyampaikan jadwalnya sebelum pertemuan ini berakhir,"ujarnya.
Arahan ketiga, kata dia, perkuat garis depan di perbatasan negara. Merauke dan Boven Digoel berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Pergerakan penduduk di kawasan perbatasan menciptakan risiko penularan yang tidak mengenal batas administrasi.
"Saya mengarahkan Dinas Kesehatan untuk memperkuat surveilans di wilayah perbatasan dan berkoordinasi dengan Kepala Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota serta pihak terkait dalam sinkronisasi strategi pengendalian penyakit lintas negara,"kata dia.
Arahan keempat, menurut Agustinus, tokoh adat dan tokoh agama adalah mitra utama bukan pelengkap undangan.
"Saya tahu bahwa keraguan terhadap imunisasi masih ada di sebagian kampung, pendekatan medis saja tidak cukup,"ujarnya.
"Kita membutuhkan suara yang dipercaya masyarakat, untuk itu kepada tokoh adat dan agama ia memohon kerelaan menjadi jembatan antara program pemerintah dan hati masyarakat,"kata dia lagi.
Dia mengatakan, tim penggerak PKK dan kader posyandu akan menjadi ujung tombak di lapangan, tetapi legitimasi dan dukungan dari para tokoh lah yang membuka pintu pemerintah disetiap kampung
Terkahir arahan kelima, tidak ada komitmen tanpa anggaran. Dia mengaku berkomitmen mendorong alokasi anggaran kesehatan yang memadai dari APBD dan dana otonomi khusus.
"Saya meminta kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah ( Bapperida) Papua Selatan agar prioritas kesepakatan dalam pertemuan ini tercermin dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya," ujarnya.
Guritno menyebut, Papua Selatan adalah provinsi muda. Pemerintah dan lintas sektor sementara sedang menulis sejarah pertama pembangunan kesehatan di tanah ini.
"Apa yang kita putuskan hari ini akan menentukan apakah generasi Anim Ha menjadi generasi yang sehat,kuat dan bermartabat, benar-benar lahir atau tetap menjadi mimpi,"kata dia.
"Saya percaya bahwa kita semua yang hadir disini memilih jalan kerja nyata,"tambah Agustinus Joko Guritno.
Sekedar di informasi, Pertemuan yang digelar oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas P2KB) Provinsi Papua Selatan tersebut bakal berlangsung selama dua hari yakni Selasa-Rabu, 23-24 Juni 2026 di Swissbel-hotel Merauke.
Biro Umum Setda Provinsi Papua Selatan
- Tags:
- -Transportasi Bus ASN
- 120 Tahun Masuknya Injil
- 1447
- 200 kupon
- 2025–2029
- 32
- 38 Ribu Anak Tidak Sekolah
- 5 Pilar Strategi Nasional Penurunan Stunting
- 8 Aksi Konvergensi
- AMDAL
