Pemprov Papua Selatan Dorong Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
Rabu,8 Juli 2026
Merauke - Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan bagi masyarakat
Demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu saat membuka rapat perdana Kelompok Kerja (Pokja) Perhutanan Sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan provinsi setempat di Swissbel-hotel Merauke, Rabu (8/7/2026).
Menurutnya, rapat tersebut menjadi langkah awal menyusun program kerja Pokja Perhutanan Sosial yang bertujuan mempercepat implementasi perhutanan sosial melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan.
Ferdinandus mendorong peran strategis Pokja Perhutanan Sosial dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Pokja ini memiliki modal yang sangat besar untuk mewujudkan tujuan bagaimana perhutanan sosial bisa berjalan maksimal,"kata dia.
Ia mengatakan, rapat ini sangat menentukan karena akan melahirkan kegiatan-kegiatan penting untuk mewujudkan pelaksanaan perhutanan sosial yang lebih baik.
Menurut Ferdinandus, pembentukan Pokja bukan sekadar memenuhi amanat regulasi, tetapi menjadi langkah nyata membangun sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, masyarakat adat, perguruan tinggi, BUMN, BUMD, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, serta mitra pembangunan.
Ferdinandus menilai implementasi perhutanan sosial merupakan pekerjaan yang kompleks karena melibatkan banyak pihak.
Oleh sebab itu, kata dia, seluruh peserta rapat diminta mengikuti pembahasan dengan sungguh- sungguh agar menghasilkan rekomendasi dan program kerja yang benar-benar bermanfaat.
"Jangan hanya hadir dalam rapat, tetapi mari kita fokus agar pembahasan ini menghasilkan program-program yang berguna bagi masyarakat,"ujarnya.
Ferdinandus mengapresiasi Dinas Kehutanan Provinsi Papua Selatan yang menggagas pembentukan dan pelaksanaan rapat perdana Pokja Perhutanan Sosial sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan kawasan hutan.
Dia berharap forum tersebut mampu melahirkan berbagai program yang dapat mempercepat pelaksanaan perhutanan sosial di Papua Selatan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat adat dan kelompok-kelompok pengelola hutan.
"Mari kita bahas agenda Pokja ini dengan sebaik-baiknya sehingga menghasilkan kegiatan-kegiatan yang berguna bagi generasi hari ini, generasi besok, bahkan untuk masa depan,"kata dia.
"Apa yang kita putuskan hari ini akan menentukan arah pembangunan perhutanan sosial kedepan,"ujarnya lagi.
Rapat tersebut dihadiri perwakilan pemerintah pusat, perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan, pemerintah kabupaten, Majelis Rakyat Papua (MRP), perguruan tinggi, BUMN, BUMD.
Turut hadir, organisasi masyarakat sipil serta sejumlah mitra pembangunan yang bakal bersama- sama mendukung percepatan implementasi program perhutanan sosial di Papua Selatan.
Biro Umum Setda Provinsi Papua Selatan
- Tags:
- -Transportasi Bus ASN
- 120 Tahun Masuknya Injil
- 1447
- 200 kupon
- 2025–2029
- 32
- 38 Ribu Anak Tidak Sekolah
- 5 Pilar Strategi Nasional Penurunan Stunting
- 8 Aksi Konvergensi
- AMDAL
