Pemprov Papua Selatan Sementara Perjuangkan Kuota 80 Persen CPNS Bagi OAP
Merauke - Pemerintah Provinsi Papua Selatan sementara memperjuangkan kuota 80 persen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi orang asli Papua (OAP) Hal ini disampaikan Pj Sekda Papua Selatan, Maddaremmeng saat menerima massa yang mengatasnamakan diri dari Badan Masyarakat Peduli Anak Negeri yang datang ke Kantor Gubernur Papua Selatan untuk mempertanyakan kuota 80 persen CPNS OAP khusus Papua Selatan di ruang rapat Kantor Gubernur Papua Selatan, Rabu (23/10/2024).Selain itu, massa juga mempertanyakan penerimaan 256 CPNS yang datang dari Jayapura ke Provinsi Papua Selatan.Maddaremmeng menjelaskan awal terbentuknya Provinsi Papua Selatan, tidak ada pegawai sehingga pegawai itu diterima dari empat tempat.Dia mengatakan, pertama diterima dari provinsi induk. Kedua dari empat kabupaten di Papua Selatan. Ketiga dari pemerintah pusat. Selanjutnya, permintaan sendiri jika ada yang ada mengusulkan.Lanjut dia, masuklah 734 pegawai dari empat kabupaten, papua induk, pemerintah pusat dan permintaan sendiri semuanya diterima."Kami juga sebenarnya banyak bertanya kenapa orang asli Papua kurang karena tidak ada yang mau usul karena waktu itu semua diterima, kalau misalnya 1.000 waktu yang diusul kami terima,"ujar Maddaremmeng.Dia mengatakan, dari dasar pengusulan diawal itu yang diambil untuk mengisi jabatan-jabatan."Selanjutnya kami terus meminta kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) supaya kita itu tidak perlu lagi passing grade tapi kita baru meminta perengkingan, kita baru usahakan. Jadi, kita mau itu pake rengking saja supaya kuota 80 persen itu dapat,"kata dia.Menurut dia, pihaknya sudah menyiapkan termasuk Pj Gubernur Papua Selatan sudah berjanji untuk datang ke MENPANRB untuk menemui menteri yang baru terkait ini.Lanjut dia, dalam waktu dekat Pj Gubernur Papua Selatan untuk memastikan persyaratan kuota 80 persen."Kita usahakan OAP itu kita pastikan itu Papua Selatan, non OAP juga harus Papua Selatan,"ujarnya. Dari 734 itu termasuk pengusulan ini, menurutnya, sebagian sudah diusulkan dan sudah mengisi jabatan tetapi dibatalkan."Ada juga pegawai yang sudah pindah tetapi dia minta batal lagi,tapi yang pasti penerimaan awal itu kita terima apalagi orang asli Papua,"kata dia.Terkait 256 dari Jayapura, kata dia, pemerintah pusat dalam hal ini yang meminta untuk diterima."Kita sebenarnya menolak, Papua Selatan yang paling terakhir menerima karena lama tidak diproses tapi terus didesak oleh pemerintah pusat untuk harus menerima,"kata Maddaremmeng. Akan tetapi, kata dia, Pemerintah Provinsi Papua Selatan membuat kompensasi yakni meminta kuota penerimaan 1.000 CPNS di Papua Selatan."Jadi, penerimaan kuota 1.000 CPNS itu diberikan karena kita mau menerima 256 CPNS dari Jayapura, kita bargening,"ujarnya. Kuota penerimaan 1.000 CPNS ini juga sudah didiskusikan sesuai undang-undang kuota 80 persen bagi orang asli Papua (OAP) dan kuota 20 persen untuk non asli Papua."Kita juga diskusikan kalau misalnya dikasih sarjana maka kemungkinan sudara-sudara kita OAP tidak dapat,"kata dia.Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Selatan, Albert Rapami mengatakan pegawai yang bekerja di Papua Selatan maupun daerah otonom baru (DOB) lainnya bersumber dari pegawai pada empat kabupaten yang menjadi cakupan wilayah Papua Selatan.Kemudian, berasal dari kementerian lembaga. Selanjutnya, berasal dari provinsi induk, dan permintaan sendiri."Kami sudah meminta kepada para bupati untuk pegawai yang mau pindah ke Provinsi Papua Selatan mendaftar ke bupatinya untuk menerbitkan surat keputusan ke provinsi,"ujarnya. Selanjutnya, terkait 256 CPNS dari Jayapura masuk ke Provinsi Papua Selatan karena kebijakan negara.Awal pertemuan, koordinator Badan Masyarakat Peduli Anak Negeri, Frengki Mahulete mrngatakan pihaknya mempertanyakan kuota 256 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Jayapura karena dinilai kontradiktif "Kami ingin jatah anak-anak negeri diformasi penerimaan 1.000 CPNS yang sementara dibuka,"katanya.Menurutnya, mereka bakal mengawal kuota 80 persen bagi orang asli Papua khususnya orang asli Papua Selatan dan pengisian jabatan.Penanggung jawab Badan Masyarakat Peduli Anak Negeri, Markus Tabo Kawatpot saat membacakan pernyataan sikap menilai penerimaan 256 CPNS dari Jayapura tidak berpihak dan merugikan."Kami meminta pemerintah konsisten terhadap kuota 80 persen CPNS bagi anak asli Papua Selatan,"ujar dia.Sekedar informasi, usai pertemuan massa menyerahkan pernyataan sikap ke Pj Sekda Provinsi Papua Selatan, Maddaremmeng.
- 120 Tahun Masuknya Injil
- 1447
- 200 kupon
- 32
- 5 Pilar Strategi Nasional Penurunan Stunting
- 8 Aksi Konvergensi
- AMDAL
- APBD Pemprov
- Alat Musik Gereja
- Anggaran Parpol
- Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Apolo Safanpo
- Apolo Safanpo (Gubernur Papua Selatan)
- Asmat
- BKPSDM Papua Selatan
- BKSDA Papua
- BP3OKP
- BPK
- BPKP Papua
- Bank Mandiri
- Bantuan Keagamaan
- Bapperida Papua Selatan
- Bawaslu Boven Digoel
- Biliar
- Biro Pemerintahan
- Boven
- Boven Digoel
- Boven digoel
- Budaya Lokal
- CPNS Papua Selatan
- Career Expo
- Cinderamata
- DOB dan Perempuan
- DWP Papua Selatan
- Dana Otonomi Khusus
- Danlanud J.A. Dimara
- Data Kekerasan 2024
- Dekranasda Papua Selatan
- Demo CPNS
- Demo Pencaker OAP
- Demokrasi
- Deteksi Dini
- Digitalisasi
- Digitalisasi Budaya
- Digoel
- Dinas Kesehatan Papua Selatan
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- DisiplinASN
- Disparekraf Papua Selatan
- Dorong Aksesibilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Papua Selatan
- Dunia Usaha
- Ekonomi Daerah
- Ekonomi Desa
- Ekonomi Kerakyatan
- Ekonomi Kreatif
- Eliminasi Penyakit Menular di Papua Selatan
- EtikaPelayanan
- Evaluasi Kinerja
- Fakultas Kedokteran
- Festival UMKM
- Forkopimda
- Formasi 2024
- Forum Komunikasi Mahasiswa
- GMKI
- GPI Papua Syukuran
- Ganja
- Gapensi
- Garuda Indonesia
- Generasi Emas2045
- Generasi Muda
- Generasi Muda papua Selatan
- Gereja Injili di Indonesia (GIDI)
- Gizi Seimbang
- Good Governance
- Gubernur Apolo Safanpo
- Gubernur Papua Selatan
- HNSI Papua Selatan
- HUT
- HUT Kemerdekaan
- HUT Kemerdekaan RI ke-80
- HUT Masuknya Injil ke Merauke
- HUT RI ke-80
- Hak Asasi Manusia
- Hak Atas Pangan
- Hak Cipta
- Harganas
- Hasil Tes CPNS
- Hijriah
- Hiswana
- Hotel Marriott siap dibangun di Merauke
- Hukum Keimigrasian
- Human Trafficking
- IKT
- Ikatan Musisi dan Penyanyi Papua Selatan (Impas)
- Imigrasi
- Indonesia Emas 2045
- Infrastruktur Jalan Papua Selatan
- Infrastruktur Perbatasan
- Inovasi
- Investasi
- Investasi Pendidikan
- Jaringan Internet
- Jepang
- KONI Papua Selatan
- KPK
- KPPS
- KPU Boven Digoel
- KTM Salor
- Kamtibmas
- Kantor Gubernur
- Kantor Sinode Wilayah Papua Selatan
- Karantina Papua Selatan
- Kartu Indonesia Pintar (KIP)
- Kartu Jaminan Sehat OAP
- Keamanan
- Keamanan Negara
- Keamanan Perbatasan
- Keamanan Pilkada
- Keanekaragaman Hayati
- Keanekaragaman Pangan
- Kearifan Lokal
- Kebijakan Pangan
- Kegiatan Tahunan
- Kehidupan beragama
- Kekerasan Perempuan Anak
- KemenPAN-RB
- Kementerian Hukum Kantor Wilayah Papua
- Kementerian Lingkungan Hidup
- Kemiskinan Ekstrem
- Kemitraan Pemerintah Gereja
- Kepemimpinan
- Kepemimpinan Perempuan
- Keputusan Presiden
- Kerja Bakti
- Kerja Sama Antar provinsi
- Kerja Sama Pemerintah
- Kerja Sama Pemerintah dan Bank
- Kesehatan
- Kesehatan Anak
- Kesehatan Ibu dan Anak
- Kesejahteraan Masyarakat
- Kesejahteraan Petani
- Ketenagakerjaan
- Keuskupan Agung Merauke
- Kinerja Pemerintahan
- Klinik PKU
- Kolaborasi Pemerintah Dan Umat
- Komite Seni dan Budaya Nusantara (KSBN)
- Komnas HAM
- Konektivitas Transportasi
- Konservasi
- Koordinasi Antar Instansi
- Koperasi
- Koperasi Desa
- Koperasi Desa Merah Putih
- Kota Metropolitan
- Kuliah Umum
- Kunjungan Kerja
- Kunjungan Kerja Gubernur
- Kunjungan Menteri
- Kuota CASN
- Kuota CPNS OAP
- LHP
- LPPD
- Latihan Paskibraka
- Layanan Kesehatan Primer
- Live Streaming
- Lomba Minat Bakat Siswa
- Lomba Minat Bakat Siswa (MBS)
- Lowongan Kerja
- MPLP
- MPLS
- MRP
- MRP Papua Selatan
- Mahkamah Konstitusi (MK)
- Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS)
- Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Manajemen Pendidikan
- Mappi
- Masalah Sosial
- Masjid Darul Hidayah
- Media Sosial Dan Etika
- Mendes PDT dan BIN
- Merauke
- Merek
- Migas
- Modernitas
- Muhammadiyah
- Musamus
- Musda
- Musda DWP
- Musrenbang
- Musyawarah Daerah (Musda)
- Musyawarah Desa (Musdes)
- Narkoba
- Nasionalisme
- Nelayan
- Nilai-NilaiLuhur
- OPD Papua Selatan
- Olahraga
- Orang Asli Papua
- Orang Asli Papua (OAP)
- Organisasi Profesi
- Osaka Expo 2025
- Otonomi Daerah
- Otonomi Khusus
- Otsus
- POBSI
- PON 2028
- PPS
- PSN
- PWA
- PWM
- Paket Sembako
- Papua
- Papua Selatan
- Papua Selatan Satu Data
- Papua selatan
- Pariwisata Perbatasan
- Pasar Pertanian
- Paskibraka Papua Selatan
- Pastor Hendrikus Kariwop
- Paten
- Pejabat Negara
- Pelajar Berprestasi
- Pelajar Papua Selatan
- Pelantikan
- Pelayanan masyarakat
- Pelestarian Budaya
- Peluncuran Nasional
- Pembangunan
- Pembangunan Berkelanjutan
- Pembangunan Daerah
- Pembangunan Infrastruktur
- Pembangunan Papua
- Pemberantasan korupsi
- Pemberdayaan Nelayan
- Pemberdayaan Perempuan
- Pembinaan Atlet
- Pembinaan Gereja
- Pembinaan Spiritual ASN
- Pemerintah Provinsi Papua Selatan
- Pemerintah dan Nelayan
- Pemerintahan
- Pemerintahan Papua Selatan
- Pemilu 2024
- Pemprov Papua Selatan
- Pencari Kerja
- Pencegahan Kematian Ibu dan Bayi
- Pencegahan Korupsi
- Pencegahan Narkoba
- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Pendidikan Papua Selatan
- Pengabdian 25 Tahun Imamat
- Pengawasan
- Pengembangan Seni
- Pengembangan Talenta Muda
- Penghargaan & Empati Wagub Paskalis
- Penguatan Kapasitas
- Peningkatan Kapasitas
- Penjabat Sekda Maddaremmeng
- Penyambutan Adat
- Peran Agama
- Peran Ganda Perempuan
- Peran Perempuan ASN
- Peraturan Daerah (Perda)
- Peraturan Pemerintah
- Perayaan Kemerdekaan
- Perbaikan Jalan
- Perbatasan Papua Nugini (PNG)
- Perdasus
- Perguruan Tinggi
- Perikanan
- Peringatan Kemerdekaan
- Perkebunan Kelapa Sawit
- Perkuat Pelayanan Masyarakat
- Perlindungan Anak
- Perlindungan Sosial Anak
- Persatuan dan Kesatuan
- Pertanian Papua Selatan
- Pertumbuhan Iman
- Perumahan ASN
- Petugas Upacara
- Pondok Pesantren Rohmatul Ummah Al Khodijah
- Produksi Pertanian
- Program Makan Bergizi
- Program Strategis Nasional
- Program Strategis Nasional (PSN)
- Pusat Pemerintahan
- RI
- RPJMD
- RPJMD 2025-2029
- RPJPD 2025-2045
- Rakerkesda
- Refleksi Diri
- Reformasi Birokrasi
- Regenerasi Musisi
- Rekonsiliasi Papua
- Renstra
- Rumah Sakit Pendidikan
- SK Penempatan
- Santunan Anak Yatim
- Sarasehan Papua Bersatu
- Satu Data Indonesia
- Sekretaris Daerah (Sekda)
- Selatan
- Seleksi CASN
- Seminar Kapasitas Perempuan
- Seminar Misiologi dan Inkulturasi
- Seni Budaya Nusantara
- Seni Budaya Papua Selatan
- Seni Musik
- Seni dan Budaya
- Sertijab TNI AU Merauke
- Sinergitas
- Sosial
- Sosial dan budaya
- Starlink
- Stunting
- Sumber Daya Kelautan
- Sumber Daya Manusia (SDM)
- Survei Penilaian Integritas (SPI)
- TNI AU
- TP PKK Papua Selatan
- Tarian Papua
- Tata kelola pemerintahan
- Telekomunikasi
- Temu Wicara Regional
- Tenaga Kerja Lokal
- Tenaga Kerja OAP
- Transformasi Kesehatan
- Transformasi Nilai
- UMKM
- Umat Kristiani
- Undang-Undang Otsus
- Universitas Musamus
- Universitas Musamus Merauke
- Upacara Kemerdekaan
- Wagub Papua Selatan Hadiri Misa Syukur Kades
- Wagub Paskalis Imadawa
- Wagup Paskalis Imadawa
- Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
- Wakil Gubernur Papua Selatan
- Wakil Gubernur Paskalis Imadawa
- Wakil Ketua MRPS
- Warisan Leluhur
- Yoseph Bladit Gebze (Bupati Merauke)
- apindo
- artikel
- asmat
- berita
- berita papua selatan
- bnpt
- bovendigoel
- bulog
- cara menggugurkan kandungan
- caramenggugurkankandungan
- dan
- di
- diskominfo
- ekonomi
- evaluasi apbd
- fkpt
- ke
- kominfo
- koni
- kpk RI
- mappi
- merauke
- miso
- misoprostol
- nkri
- nusantara
- oab
- obat
- obat aborsi
- obat cytotec
- obat penggugur kandungan
- obataborsi
- obatcytotec
- obatpenggugurkandungan
- pad
- papua selatan
- papuaselatan
- pemilu
- penipu
- persandian
- pgri
- pj. gubernur papua selatan
- pnbp
- politik
- pps
- provinsi papua selatan
- selatan
- spi
- statistik
- telekomunikasi
- telkom
-
Tags:
