Perkuat Dispilin ASN, Pemprov Papua Selatan Dorong Penerapan IDIS Versi 3
Rabu,22 Juli 2026
Merauke - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Selatan,Ferdinandus Kainakaimu mendorong penerapan aplikasi Integrated Discipline Information System (IDIS) versi 3 Ferdinandus menyebut IDIS menjadi langkah strategis dalam memperkuat pembinaan disiplin aparatur sipil negara (ASN) melalui sistem yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.
Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan sosialisasi penggunaan aplikasi IDIS versi 3 yang diikuti perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan di Hotel Correin Merauke, Rabu (22/7/2026).
Menurut dia, aplikasi itu bukan sekadar sarana administrasi, tetapi merupakan instrumen yang mencerminkan integritas, produktivitas kinerja, serta komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Melalui aplikasi IDIS versi 3 ini kita akan membangun sistem peningkatan disiplin ASN yang modern, transparan, dan akuntabel,"kata dia.
Ini merupakan transformasi dari pola pembinaan disiplin yang selama ini masih bersifat konvensional menuju sistem yang lebih digital dan terintegrasi," ujarnya.
Ia mengatakan, pemanfaatan teknologi digital dalam pembinaan disiplin akan mempermudah pimpinan OPD dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku dan kedisiplinan pegawai secara lebih cepat, objektif, serta berbasis data.
Lanjut dia, dengan sistem yang terintegrasi, proses pengawasan dan pembinaan diharapkan menjadi lebih efektif sekaligus dapat dipertanggungjawabkan.
Sekda Ferdinandus menekankan, disiplin harus menjadi budaya kerja yang melekat pada setiap ASN, bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan.
Budaya disiplin, kata dia, merupakan fondasi dalam membangun aparatur yang profesional, berintegritas, dan mampu menjaga citra positif pemerintah di mata masyarakat.
"Kita harus memiliki komitmen bersama untuk menerapkan disiplin sebagai budaya kerja, meningkatkan profesionalisme, serta menjaga nama baik institusi,"katanya.
Menurutnya, disiplin bukan hanya soal kehadiran, tetapi juga menyangkut tanggung jawab dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan.
Ia mengakui masih terdapat berbagai tantangan dalam penerapan disiplin ASN. Oleh karena itu, sosialisasi penggunaan aplikasi IDIS diharapkan dapat meningkatkan pemahaman aparatur terhadap ketentuan disiplin sesuai peraturan perundang- undangan sekaligus menjadi upaya pencegahan terhadap pelanggaran disiplin.
Selain itu, lanjut dia, penerapan IDIS juga diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan internal sehingga proses pembinaan ASN dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan konsisten.
Ia menegaskan bahwa peningkatan disiplin berdampak langsung terhadap peningkatan profesionalisme ASN serta kualitas pelayanan publik.
Menurut dia, Aparatur yang disiplin bakal mampu bekerja lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil, sehingga program-program pembangunan dapat terlaksana secara optimal.
Ferdinandus mengajak seluruh peserta untuk tidak hanya memahami aspek teknis penggunaan aplikasi IDIS, tetapi juga mengimplementasikan nilai-nilai disiplin, integritas, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Ia mengatakan aplikasi IDIS versi 3 menjadi bagian dari upaya mempercepat reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan, sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Ferdinandus berharap kepada seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dengan sungguh- sungguh agar dapat memahami sekaligus mengimplementasikan penggunaan aplikasi Integrated Discipline Information System (IDIS) versi 3 dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Ia menjelaskan, penerapan aplikasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun sistem pengelolaan disiplin ASN yang lebih baik melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Menurutnya, inovasi dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, profesional, dan akuntabel.
Sistem digital seperti IDIS, menurut dia, hadir untuk meminimalkan potensi pelanggaran disiplin serta memperkuat mekanisme pengawasan terhadap aparatur sipil negara.
Dengan adanya sistem yang terintegrasi, kata Ferdinandus, proses pembinaan disiplin diharapkan dapat dilakukan secara lebih objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Seluruh aparatur pemerintah diharapkan memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Setiap ASN dituntut untuk bekerja secara disiplin, profesional, dan menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugas.
"Melalui inovasi ini kita berharap dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, serta memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat Papua Selatan," ujarnya.
Dia menambahkan, seluruh peserta diharapkan menjadi agen perubahan di lingkungan kerja masing-masing melalui penerapab budaya disiplin serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
Biro Umum Setda Provinsi Papua Selatan
- Tags:
- -Transportasi Bus ASN
- 120 Tahun Masuknya Injil
- 1447
- 200 kupon
- 2025–2029
- 32
- 38 Ribu Anak Tidak Sekolah
- 5 Pilar Strategi Nasional Penurunan Stunting
- 8 Aksi Konvergensi
- ADINKES
